TULISAN 2 PEREKONOMIAN INDONESIA

PENGARUH HUTANG INDONESIA DI LUAR NEGERI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

PENDAHULUAN

            Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negeri tersebut. Penerimaan utang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan bank dunia.

            Menurut SKB No. 185/kmk.03/1995 dan Nomor KEP.031/ KET/5/1995 antara Menteri keuangan dan ketua Bappenas : Pinjaman LUar Negeri adalah penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa,dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang atau jasa yang diperoleh dari pemberian pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

            Undang-Undang modal Asinng 1967 menyebutkan bahwa modal asing diberi keluasan untuk masuk di negeri indonesia.. kemudian setelah penetapan tersEbut beeberapa para investasi. Masuk ke dalam negeri untuk melakukan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) sehingga menghasilkan keuntungan bagi investor. Berangsur-angsur Pemerintah mampu mengurangi resesi ekonomi tersebut sehingga akhirnya pemerintah membangun pemerintahan -ndonesia dengan modal asing

            Meminjam ke luar negeri merupakan salah satu cara untuk menutup defisit anggaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dari pajak seringkali tidak cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pada sebagian besar negara sedang berkembang termasuk indonesia, defisit anggaran tersebut oleh pemerintah negara yang bersangkutan ditutup dengan utang luar negeri. Utang luar negeri pemerintah (ULNP) selain berdampak pada neraca pembayaran juga berdampak pada kinerja anggaran pemerintah, untuk indonesia adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN). Karena sebagai penutp defisit, ULNP ini seolah-olah sebagai penerimaan pemerintah, tetapi disisi lain pembayaran atas utang menjadi beban APBN yang dicatat dalam pos pengeluaran. Sehingga terjadi kualitas antara pinjaman dan kewajiban atas ULNP tersebut. Dengan demikian komitmen untuk mendapatkan pinjaman akan terkait dengan kemampuan membayar utang tersebut. Kemampuan membayar akan menetukan apakah utang tersebut solvent atau tidak.

           

ISI

            Utang luar negeri Indonesia lebih didominasi oleh utang swasta. Berdasarkan data di Bank Indonesia, posisi utang luar negeri pada Maret 2006 tercatat US$ 134 miliar, pada Juni 2006 tercatat US$ 129 miliar dan Desember 2006 tercatat US$ 125,25 miliar. Sedangkan untuk utang swasta tercatat meningkat dari US$ 50,05 miliar pada September 2006 menjadi US$ 51,13 miliar pada Desember 2006.

Negara-negara donor bagi Indonesia adalah:

·         Jepang merupakan kreditur terbesar dengan USD 15,58 miliar.

·         Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar USS 9,106 miliar

·         Bank Dunia (World Bank) sebesar USD 8,103 miliar.

·         Jerman dengan USD 3,809 miliar, Amerika Serikat USD 3,545 miliar

·         Pihak lain, baik bilateral maupun multilateral sebesar USD 16,388 miliar.

            Utang luar negeri pemerintah memakan porsi anggaran negara (APBN) yang terbesar dalam satu dekade terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan, dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah mengambil porsi 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun. Jumlah utang negara Indonesia kepada sejumlah negara asing (negara donor)di luar negeri pada posisi finansial 2006, mengalami penurunan sejak 2004 lalu sehingga utang luar negeri Indonesia kini 'tinggal' USD 125.258 juta atau sekitar Rp1250 triliun lebih.

            Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,181,742,918 dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Ada tiga alasan yang dikemukakan atas pembayaran utang tersebut, adalah meningkatnya suku bunga pinjaman IMF sejak kuartal ketiga 2005 dari 4,3 persen menjadi 4,58 persen; kemampuan Bank Indonesia (BI) membayar cicilan utang kepada IMF; dan masalah cadangan devisa dan kemampuan kita (Indonesia) untuk menciptakan ketahanan.

            Dalam sepuluh tahun terakhir, utang pemerintah berkembang pesat dari US$122,42 milyar pada tahun 2001 menjadi US$185,3 milyar pada tahun 2010. Selama periode tersebut utang negara bertambah US$ 61,88 milyar atau setara Rp 556,92 trilyun.

            Dengan demikian selama sepuluh tahun terakhir pemerintahan 3 rezim; Gusdur, Megawati, dan SBY, negara tidak memiliki kemampuan mengurangi ketergantungan terhadap utang apalagi menghilangkannya. Justru utang negara meningkat 50,56% atau hampir setengah dari jumlah utang tahun 2001. 

            Pemerintahan SBY yang sudah memasuki dua periode jabatan, memiliki andil besar dalam menggelembengkuan utang negara. Sejak tahun 2004 hingga 2010, utang negara bertambah US$45,42 milyar dollar atau sekitar Rp 408,78 trilyun. Jadi dari 50,56% peningkatan utang negara sejak 2001, pemerintahan SBY menyumbangkan peningkatan utang sebesar 37,10%. Jika dihitung sejak tahun 1970 dengan jumlah utang pemerintah pada saat itu mencapai US$2,77 milyar, maka utang negara selama 40 tahun terakhir bertambah sebesar 6.589,53%.

Utang pemerintah tersebut terdiri atas utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang dalam negeri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman pemerintah dalam bentuk surat utang atau obligasi. Perkembangan utang pemerintah terutama sejak masuknya IMF pada era reformasi meningkat drastis. Peningkatan tersebut didorong oleh biaya BLBI dan paket rekapitalisasi perbankan yang menelan biaya pokok Rp 650 trilyun. Biaya ini atas perintah IMF diaktuaisasikan pemerintah dalam bentuk Surat Utang Negara atau disebut juga obligasi rekap.

Ada beberapa solusi untuk tidak menggantungkan pembangunan pada utang luar negeri yaitu :

•  Meningkatkan daya beli masyarakat
• Meningkatkan pajak secara progresif terhadap barangmewah dan impor
•  Konsep pembangunan yang berkesinambungan, berlanjutan dan mengarah pada satu titik maksimalisasi kekuatan ekonomi nasional, melepaskan secara bertahap ketergantungan hutang luar negeri.
• Menggalakan kebanggaan akan produksi dalam negeri
• Mengembangkan sumber daya manusia berkualitas dan menempatkan kesejahteraan yang berkeadilan dan merata sebagai landasan penyusunsn operasinsol pembangunan ekonomi

            Dari solusi tersebut jika ingin berhasil harus ada kerja sama antara legislatif, eksekutif dan yudikatif.tidak lupa terpenting adanya kemauan rakyat untuk berubah dan bergerak bersama untuk menghasilkan Negara Indonesia yang mandiri dan bertekad mengakhiri utang luar negeri.

PENUTUP

Utang pemerintah berkembang pesat pada sepuluh tahun terakhir, terhitung dari tahun 2001 sampai 2010 yaitu pada masa pemerintah Gusdur, Megawati, dan SBY. Pada tahun 2001 utag pemerintah berjumlah US$ 122,42 milyar dan pada tahun 2010 menjadi US$ 185,3 . selama periode tersebut utang Negara bertambah sebesar US$ 61,88 milyar atau setara Rp. 556,92 trilyun, atau bias diperkirakan hutang Negara meningkat sekitar 50,56%. Pemerintah SBY memiliki andil besar dalam menggelembungkan utang Negara. Sejak tahun 2004 sampai 2010, utang Negara bertambah US$ 45,42 millyar atau sekitar Rp. 408,78 trilyun. Uatng pemerintah tersebut terdiri atas utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang dalam negeri merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut pinjaman pemerintah dalam bentuk surat utang atau obligasi.

DAFTAR PUSTAKA

http://yafi20.blogspot.com/2011/04/miris-ternyata-negara-kita-hidup-oleh.html

http://id.wikipedia.org/wiki/Posisi_utang_luar_negeri_Indonesia

http://id.wikipedia.org/wiki/Utang_luar_negeri

http://trisaaprillia.blogspot.com/2012/06/hutang-luar-negeri-terhadap-pertumbuhan.html?m=1